Kebijakan Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau. Pemangkasan ini dapat berdampak pada kualitas proyek konstruksi, yang berujung pada terganggunya kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau, Kholis Romli mengatakan, pemotongan dana tersebut akan mengurangi kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik.
“Dampak dari pemotongan TKD ini cukup signifikan. Kemampuan daerah dalam membangun dan memelihara infrastruktur akan terganggu, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kholis kepada GoRiau.com, Senin (10/2/2025).
Menurut Kholis, jika pemangkasan ini terus berlanjut dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi daerah akan melemah.
“Dana TKD adalah sumber pendanaan utama bagi proyek infrastruktur di daerah. Jika dipangkas hingga 50 persen, pemerintah daerah akan kesulitan membiayai proyek-proyek yang sedang berjalan maupun yang akan dimulai. Ini bisa menyebabkan penundaan hingga pembatalan proyek, yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Riau,” jelasnya.
Solusi: Tingkatkan Investasi Asing
Untuk mengatasi dampak pemotongan TKD, Kholis menyarankan pemerintah daerah fokus menarik investasi swasta, terutama Foreign Direct Investment (FDI).
“Penumbuhan skema investasi swasta sangat penting untuk membantu pembiayaan proyek pembangunan. Insentif yang menarik bagi investor asing dapat meningkatkan arus investasi ke daerah,” paparnya.
Kholis menambahkan, peningkatan investasi swasta akan membuka lapangan kerja baru, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
“Dengan investasi yang lebih besar, pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana TKD. Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan,”
source : ttps://www.goriau.com
